DELIKMALUKU29NEWS.COM,AMBON,–Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mengajak Universitas Pattimura (Unpatti) memperkuat kolaborasi dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pengembangan Kampung Nelayan hingga ekonomi karbon laut atau blue carbon.
Hal ini disampaikan Zulkifli kepada awak media usai memberikan kuliah umum terkait Peran dan Strategis Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Memdukung Ketahanan Pangan Nasional Yang Berkelanjutan di aula Rektorat Unpatti, Rabu (2/9/2026).
Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.
Menurutnya, nilai tukar nelayan saat ini masih berada pada angka 103. Sementara, sesuai arahan Presiden, pemerintah menargetkan angka tersebut dapat meningkat menjadi 120 pada tahun depan.
“Perintah Bapak Presiden harus sampai tahun depan menjadi 120. Kalau petani padi sudah 127, nelayan masih 103,” kata Zulkifli Hasan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah tengah mengembangkan program Kampung Nelayan. Dalam kawasan tersebut akan dibangun berbagai fasilitas pendukung, di antaranya balai lelang, cold storage, fasilitas bahan bakar, bengkel, hingga koperasi Kampung Nelayan.
Menurut Zulkifli, pengembangan program tersebut membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi, terutama di kawasan timur Indonesia yang memiliki potensi besar di sektor perikanan.
“Kita perlu kerja sama dengan kampus, terutama Universitas Pattimura. Maluku, Maluku Utara, termasuk NTT, itu pusat 3T dan ikan kita. Itu perlu kerja sama,” ujarnya.
Selain pengembangan Kampung Nelayan, pemerintah juga sedang mendorong pengembangan nilai ekonomi karbon laut atau blue carbon. Program tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama kalangan akademisi.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menyebut, dana yang tersedia di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mencapai sekitar Rp22 triliun. Namun, pemanfaatannya membutuhkan mekanisme dan kerja sama yang tepat agar dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
“Uangnya banyak, ada di BPDLH Rp22 triliun. Tapi tidak mudah mempergunakannya. Kalau langsung ke masyarakat satu per orang sulit. Oleh karena itu, kalau bisa bersama dengan kampus, itu salah satu kerja yang bisa sangat produktif,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan desa-desa melalui konsep desa mandiri pangan dan desa tematik. Setiap desa nantinya dapat dikembangkan berdasarkan potensi unggulannya, baik di sektor pariwisata, perikanan, pertanian maupun bidang lainnya.
“Apakah itu nanti wisata, apakah itu ikan, apakah itu pertanian dan lain-lain. Itu juga perlu kerja sama dengan kampus,” tambahnya.
Persoalan lingkungan, terutama penanganan sampah dan ancaman mikroplastik, turut menjadi perhatian pemerintah. Zulkifli Hasan menilai perguruan tinggi dapat berperan dalam menghadirkan teknologi sederhana dan inovasi pengolahan sampah.
Sampah organik, misalnya, dapat diolah menjadi pupuk, sementara sampah anorganik seperti plastik dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, termasuk ubin maupun refuse-derived fuel (RDF).
“Ini perlu kerja sama penelitian dari kampus-kampus. Alatnya sederhana tapi bisa difungsikan untuk mengolah organik menjadi pupuk,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
“Dan itulah yang terjadi di seluruh dunia. Kampus dengan pemerintah dan swasta itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain,” pungkasnya. (DMC-DS).
