DELIKMALUKU29NEWS.COM,MBD,– Kunjungan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, ke Desa Luang Barat dan Desa Luang Timur menjadi ruang bagi masyarakat Pulau Luang untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi selama ini.
Dalam pertemuan bersama Pemerintah Desa, BPD, tokoh agama dan masyarakat, berbagai aspirasi disampaikan secara terbuka, mulai dari kesulitan air bersih, abrasi pantai, keterbatasan kapal perintis, ketiadaan dermaga, mahalnya harga BBM hingga terbatasnya jam pelayanan listrik.
Kepala Desa, Anderson Leha, meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat Pulau Luang.
“Kami sulit air bersih.
Kalau musim Barat, ombak menghantam pantai dan terjadi abrasi.
Kami butuh talud penahan ombak.
Pemerintah Provinsi Maluku tolong lihat kami di Pulau Luang,” serunya.
Persoalan transportasi laut juga menjadi keluhan utama masyarakat.
Sementara itu, warga lainnya, Ende Pay menuturkan, kapal perintis yang melayani lintasan Ambon–Damer–Tepa–Mahaleta hanya melintas di depan Pulau Luang.
Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan bepergian, memasarkan hasil budidaya rumput laut, bahkan ketika harus membawa warga yang sakit untuk dirujuk ke rumah sakit.
“Katanya kapal perintis untuk rakyat, tetapi kami di Luang kenapa hanya dilewati? Kalau ada orang sakit, kami sangat kesulitan. Kami juga tidak punya dermaga.
Transportasi kapal terbatas, sementara risiko kecelakaan laut sangat tinggi,” ujarnya.
Masyarakat berharap adanya penataan trayek yang dapat memperpendek akses Pulau Luang ke Ambon sehingga pelayanan transportasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, John Karuna menyoroti persoalan BBM.
Menurutnya, masyarakat Pulau Luang harus membeli BBM dengan harga yang sangat mahal, sementara kuota yang tersedia juga terbatas.
“Sudah mahal, kuotanya kecil lagi. Kami berharap distribusi BBM ke Luang diperhatikan dengan serius,” katanya.
John juga meminta agar Trayek R-73 dapat kembali melayani Pulau Luang sehingga masyarakat memperoleh akses transportasi laut yang lebih cepat.
Aspirasi lain disampaikan Pendeta GPM Luang Timur, Pdt. Riry, yang meminta dukungan deviasi kapal dalam rangka pelaksanaan Peresmian Gereja Luang Timur.
Selain itu, dirinya berharap ada tambahan trayek kapal yang secara tetap melayani Pulau Luang.
“Bagi masyarakat kepulauan, kapal bukan sekadar alat transportasi.
Kapal adalah jalan kami untuk berobat, sekolah, berdagang dan berhubungan dengan daerah lain,” ungkapnya.
Sementara Ibu Lenny Wonata meminta dukungan agar pelayanan PLN di Pulau Luang dapat ditingkatkan melalui penambahan jam nyala listrik.
Masyarakat menilai tambahan jam pelayanan listrik sangat penting untuk aktivitas pendidikan, pelayanan publik, rumah tangga dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Yang menarik dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Anos Yeremias secara langsung di tengah masyarakat.
Menurut mereka, pertemuan seperti ini sangat jarang dilakukan oleh wakil rakyat setelah masa pemilihan selesai.
“Kalau kampanye, banyak yang datang ke Luang.
Tetapi setelah terpilih, kami jarang sekali dikunjungi.
Karena itu kami berterima kasih Pak Anos datang dan duduk langsung bersama masyarakat mendengar kami,” ungkap warga.
Masyarakat berharap kunjungan tersebut tidak berhenti sebatas pertemuan, tetapi menjadi jalan agar aspirasi Pulau Luang dapat masuk dalam kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Anos Yeremias menegaskan akan meneruskan seluruh aspirasi masyarakat kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Beta datang bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk mendengar.
Apa yang masyarakat sampaikan hari ini menjadi tanggung jawab beta untuk diteruskan dan diperjuangkan.
Air bersih, talud penahan ombak, kapal perintis, BBM, listrik dan akses transportasi laut semuanya merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Anos.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil tidak boleh merasa ditinggalkan hanya karena berada jauh dari pusat pemerintahan.
“Katong di Maluku hidup di wilayah kepulauan.
Karena itu kebijakan pembangunan juga harus berpihak kepada masyarakat kepulauan.
Jangan sampai kapal hanya lewat, listrik terbatas, BBM mahal, air bersih sulit, sementara masyarakat terus menunggu perhatian pemerintah,” katanya.
Anos Yeremias memastikan akan membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, instansi yang menangani air bersih, PLN, Pertamina serta pihak terkait lainnya agar aspirasi masyarakat Pulau Luang dapat ditindaklanjuti.
“Pulau Luang tidak boleh hanya dilihat di peta.
Di sini ada masyarakat yang hidup, bekerja, membesarkan anak-anak dan punya hak yang sama untuk menikmati pembangunan,” pungkas Anos.(DMC-DS).
