Delikmaluku29news.com,DOBO,- Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, mengaku, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tahun 2026, merupakan momen strategis untuk bertukar gagasan dan merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Bupati Kaidel, saat menghadiri Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2026 yang digelar di Aston Batam Hotel, Kota Batam.
Rakernas yang dihadiri para bupati dari seluruh Indonesia ini menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan pembangunan kabupaten ke depan, termasuk penguatan otonomi daerah, peningkatan kapasitas fiskal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Hadirnya orang nomor satu di Kabupaten Bertajuk Jargaria itu dinilai penting untuk menyuarakan kebutuhan dan tantangan daerah kepulauan, khususnya wilayah terluar yang memiliki karakteristik geografis berbeda dengan daerah daratan.
Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menegaskan bahwa Rakernas XVII APKASI merupakan momentum strategis untuk bertukar gagasan dan merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan pembangunan daerah.
Menurut dia, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Melalui forum ini, kami mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kaidel.
Selain mengikuti rangkaian diskusi, Bupati Aru juga memanfaatkan Rakernas APKASI untuk membangun komunikasi dan jejaring dengan kepala daerah lainnya.
Langkah ini diharapkan membuka peluang kerja sama antar daerah serta memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap program strategis di Kabupaten Kepulauan Aru.
Rakernas XVII APKASI 2026 diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berdampak nyata bagi percepatan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam pembangunan nasional.(DMC).
