DELIKMALUKU29NEWS.COM,AMBON,– Persoalan kematian ibu, kematian bayi, stunting dan kanker serviks membutuhkan penanganan bersama seluruh elemen bangsa. Penyelesaian masalah tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada organisasi profesi atau dinas kesehatan.
Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), dr. Budi Wiweko menegaskan tentang pentingnya kolaborasi antara organisasi profesi, pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kualitas kesehatan perempuan, termasuk menekan angka kematian ibu dan bayi.
Hal tersebut disampaikan Budi Wiweko dalam sambutannya, saat melantik pengurus POGI Wilayah Maluku periode 2025-2028 di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (7/11/2026).
“Maluku memiliki karakteristik geografis yang tidak mudah, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Wilayah yang terdiri dari banyak pulau membuat upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan membutuhkan kerja sama, dan dukungan berbagai pihak,” kata Budi.
Dia menilai, persoalan kesehatan reproduksi tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Dukungan pemerintah, institusi pendidikan, organisasi sosial, serta berbagai elemen masyarakat juga diperlukan agar program kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Budi menyampaikan apresiasi kepada para dokter dan pengurus POGI di Maluku yang selama ini telah bekerja membangun pelayanan kesehatan reproduksi perempuan di tengah tantangan geografis tersebut.
“Sungguh tidak mudah membangun kesehatan reproduksi perempuan di Maluku. Pasti memerlukan kolaborasi lintas sektoral, bukan saja bidang kesehatan, tentu dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, POGI yang telah berdiri sejak 1954 dan kini berusia 72 tahun terus berupaya meningkatkan kualitas organisasi melalui pendidikan, penelitian, pelayanan profesional dan pengabdian kepada masyarakat.
Dengan jumlah anggota sekitar 5.800 dokter spesialis obstetri dan ginekologi di seluruh Indonesia, POGI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan, pelayanan kesehatan perempuan semakin berkualitas.
Budi mengatakan, organisasi profesi harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan anggotanya. Dalam konteks POGI, perempuan, khususnya kelompok usia reproduksi, menjadi penerima manfaat utama dari berbagai program organisasi.
Atas dasar itu, POGI meluncurkan inisiatif Sprint Selamatkan Perempuan Indonesia sebagai gerakan kolaboratif, untuk menekan berbagai persoalan kesehatan reproduksi, terutama kanker serviks, kematian ibu, kematian bayi dan stunting.
Dia menegaskan, persoalan tersebut harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi beban POGI, dinas kesehatan atau organisasi profesi tertentu.
“Melalui Sprint, kita ingin mendorong agar masalah kematian ibu, kematian bayi, stunting dan kanker serviks menjadi masalah kita semua. Bukan hanya masalah dinas kesehatan, bukan hanya masalah POGI, bukan hanya masalah IBI, tetapi masalah seluruh bangsa Indonesia,” tegasnya.
Budi menjelaskan, program Sprint memiliki sejumlah fokus intervensi, di antaranya deteksi dini dan skrining kanker serviks, melalui pemeriksaan DNA HPV serta vaksinasi HPV.
Selain itu, program tersebut mencakup pendampingan nutrisi dan kehamilan perempuan Indonesia hingga persalinan, pendidikan kesehatan reproduksi lintas generasi, pembentukan Sprint Champion di bidang kesehatan reproduksi, serta peningkatan literasi kesehatan reproduksi dan finansial sejak masa kehamilan hingga menopause.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah, dunia usaha, lembaga legislatif dan masyarakat agar dapat berkembang menjadi gerakan nasional.
Dia mengungkapkan, POGI telah membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan lembaga terkait, untuk mendorong program Sprint masuk dalam agenda pembangunan kesehatan nasional.
“POGI juga mendapat dukungan dari organisasi internasional, seperti Japan Society of Obstetrics and Gynecology (JSOG), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), serta International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) melalui program United for Quality,” sebut dia.
Budi berharap, semangat kolaborasi tersebut juga diterapkan oleh seluruh pengurus POGI di tingkat wilayah dan cabang, termasuk Maluku, sehingga berbagai program kesehatan reproduksi dapat dijalankan, sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
Dia juga mengingatkan, bahwa tantangan pelayanan kesehatan di era globalisasi menuntut dokter dan organisasi profesi, untuk terus meningkatkan kompetensi, kreativitas, konektivitas, kolaborasi dan komunikasi.
Namun, menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan merancang program, tetapi juga konsistensi dalam menjalankannya.
“Yang paling penting adalah kompetensi, kreativitas, koneksi, kolaborasi dan komunikasi. Kemudian komitmen dan konsistensi. Hanya orang yang bisa konsisten yang mampu memberikan inovasi,” tandasnya.
Melalui kepengurusan baru POGI Wilayah Maluku, Budi berharap, kolaborasi yang telah dibangun dapat semakin luas, sehingga upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan, menekan kematian ibu dan bayi, serta mencegah stunting dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah kepulauan.(DMC-DS).
