DELIKMALUKU29NEWS.COM,DOBO,–Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Maya Beby Lewerissa, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Aru sekaligus meluncurkan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKS-TTB), Senin (5/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 2 BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru tersebut dihadiri Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, serta para kepala perangkat daerah terkait sejenis. Hadir pula unsur TP PKK Provinsi Maluku dan TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.
Perangkat daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bapelitbang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PUPR, Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kementerian Agama, serta Satpol PP.
Sebelum mengikuti Rakor, Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Provinsi Maluku bersama rombongan tiba di Bandara RW Dobo dan disambut melalui prosesi adat penyambungan kain atau saling ucapkan, pemberian tanda adat, serta tarian penyambutan.
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Claudia Ika Mariaisal Kaidel, menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus mengungkapkan apresiasi atas kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Maluku Maya Bebi Lewerissa.
Menurutnya, kehadiran pimpinan TP PKK Provinsi menjadi penyemangat bagi seluruh pengurus kepengurusan di Kabupaten Kepulauan Aru dalam memperkuat upaya percepatan penurunan stunting.
Ia memaparkan bahwa stunting masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Aru. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kepulauan Aru tercatat sebesar 37,6 persen.
Sementara itu, berdasarkan data aplikasi pencatatan gizi tahun 2025, angka tersebut berada pada 26,73 persen, sedangkan tahun 2026 hingga saat ini tercatat sebesar 30,49 persen.
“Ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tetapi urusan kita bersama seluruh lintas sektor,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan prevalensi stunting secara nasional pada tahun 2029 sebesar 14,2 persen, sedangkan keinginan warga mencapai sebesar 5 persen.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja sama yang kuat, serta intervensi yang dilakukan secara terpadu mulai dari tingkat keluarga hingga pemerintah daerah.
Melalui Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKS-TTB), TP PKK menggalakkan penguatan gerakan keluarga sehat di tengah masyarakat.
Keluarga sehat dimaknai sebagai keluarga yang memiliki pemenuhan gizi, kebersihan dan kesehatan, sekaligus memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Hal tersebut dirasakan penting bagi Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan wilayah kepulauan dan memiliki kerentanan terhadap berbagai kondisi bencana.
Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan keterlibatan seluruh penggerak daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Dinas Kesehatan diharapkan memperkuat pelayanan Posyandu dan Antenatal Care (ANC), pemberian pangan tambahan bagi ibu hamil dan balita gizi kurang, serta penanganan kasus gizi buruk. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan memastikan remaja putri di tingkat SMP dan SMA rutin mengonsumsi tablet tambah darah setiap minggu, memberikan edukasi gizi di sekolah, serta menjadikan PAUD sebagai salah satu pintu masuk deteksi dini stunting.
Dinas PMD diarahkan untuk memastikan pemanfaatan dana desa dapat mendukung operasional Posyandu dan Dasawisma. Bapelitbang berperan dalam memprioritaskan perencanaan program penurunan stunting sekaligus menjaga ketepatan sasaran penganggaran. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB berperan menggalakkan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pendewasaan usia perkawinan, serta kelompok sasaran lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memastikan seluruh balita sasaran tercatat secara nama dan alamat serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga intervensi dapat berjalan lebih tepat sasaran. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam pencegahan kekerasan anak. Usaha tersebut diharapkan agar perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dan memiliki kondisi kesehatan yang baik sebelum memulai kehidupan berkeluarga. Kementerian Agama turut berperan dalam pembinaan calon pengantin agar memiliki kesiapan kesehatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan kegiatan penyuluhan. Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Dinas PUPR berperan dalam penyediaan akses air bersih, sanitasi aman, jamban sehat, serta rumah layak huni. Dinas Sosial memastikan data DTKS, PKM, dan bantuan pangan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang memiliki risiko stunting. Satpol PP berperan dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta mendukung edukasi dan pengawasannya.
“Jika 12 instansi terkait ini kokoh, maka GKS-TTB akan berhasil. PKK siap berada di tengah bersama penggerak keluarga di lapangan, mulai dari Dasawisma hingga kabupaten,” tegasnya.
Rakor tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting sekaligus meningkatkan cakupan intervensi kesehatan masyarakat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, dan sambutan tuan rumah pada hari yang sama meliputi peluncuran Sekolah Lansia Angkatan 6 di Kelurahan Siwalima dan pelantikan pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Aru.
Agenda lainnya pada Selasa (6/10/2026), rombongan dijadwalkan mengunjungi Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Wokam dan Posyandu Bina Mitra, serta menghadiri pelantikan pengurus Dekranasda dan Wanita Islam Kabupaten Kepulauan Aru.
Usai Rakor, Ketua TP PKK Provinsi Maluku melanjutkan agenda pembinaan kelembagaan PKK bersama TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.
Menutup sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru kembali menyampaikan pantun. “Dari Dobo berlayar ke Ketapang,
singgah sebentar di Pulau Maekor,
dinas terkait duduk bersama,
agar Aru bebas stunting”. (DMC-DS).
