DELIKMALUKU29NEWS.COM,DOBO,-Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, secara resmi melantik Adolof Pokar, S.S.Pi., M.Si. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu, (10/6/26).
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat itu dihadiri langsung jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pelantikan tersebut menandai penugasan baru bagi Adolof Pokar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru.
Mantan Disdikbud Aru, Adolof Pokar, dengan pengalaman serta dedikasinya dalam memimpin sektor pendidikan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengemban amanah strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Timotius Kaidel menegaskan bahwa BPKD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Karena itu, pejabat yang dipercaya memimpin instansi tersebut harus memiliki integritas tinggi dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya percaya saudara Adolof Pokar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik,” ungkap Kaidel.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Oleh sebab itu, sinergi antarlembaga serta penguatan sistem administrasi keuangan harus terus ditingkatkan.
Pelantikan Adolof Pokar diharapkan semakin memperkuat kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Dengan bekal pengalaman birokrasi yang dimiliki, Adolof diharapkan mampu menghadirkan inovasi serta terobosan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru,” ujarnya.
Pergantian jabatan ini juga menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi dan penguatan kapasitas aparatur sipil negara agar semakin siap menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah di masa mendatang, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara optimal demi kepentingan masyarakat. (DMC-DS).
