Delikmaluku29news.com,Ambon,- Diduga terdapat kejanggalan serius dalam usulan pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku senilai Rp1,5 triliun yang diklaim untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Temuan awal menunjukkan adanya sejumlah mata anggaran yang tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan, termasuk alokasi Rp 149 miliar untuk pembelian laptop serta Rp40 miliar untuk pembangunan gedung baru.
Dugaan penyimpangan arah prioritas ini memicu kecurigaan kuat bahwa konstruksi pinjaman tersebut tidak sepenuhnya ditujukan untuk infrastruktur sebagaimana narasi resmi pemerintah.
Selain pos belanja tersebut, publik juga menyoroti keberadaan Bangunan Investasi Pemerintah (BIP) di Waiheru yang tidak dimanfaatkan secara optimal dan bahkan diduga disewakan kepada masyarakat sipil.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa pemerintah membutuhkan gedung baru dengan biaya puluhan miliar jika aset yang ada saja dibiarkan terbengkalai?
Sumber yang tak ingin namanya dipublikasi mempertanyakan motif penyusunan anggaran tersebut.
“Kalau ini benar untuk pembangunan infrastruktur, mana urgensinya beli laptop ratusan miliar? Ini seperti akal-akalan. Ada sesuatu yang coba disembunyikan,” tegasnya.
Sumber juga menilai proyek pembangunan gedung baru patut dicurigai.
“BIP di Waiheru itu masih sangat layak dipakai. Tapi pemerintah justru mendorong pembangunan gedung baru lewat pinjaman. Ini bukan sekadar salah urus, ini sudah permainan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti angka fantastis yang dialokasikan untuk laptop.
“Rp 149 miliar untuk laptop itu tidak masuk akal. Publik berhak tahu siapa yang mengusulkan dan siapa yang diuntungkan. Angka sebesar itu pasti punya kepentingan,” katanya.
Sumber menambahkan bahwa isi dokumen pinjaman menunjukkan ketidaksesuaian dengan narasi percepatan pembangunan yang sering disampaikan pemerintah.
“Yang disampaikan itu infrastruktur, tapi isi dokumennya belanja barang dan gedung. Ini jelas kebohongan kebijakan. Dan kebohongan seperti ini berbahaya,” tuturnya.
Ia menilai pola penyusunan anggaran tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau seperti ini modelnya, wajar masyarakat curiga. Bahkan informasi yang kami terima hal ini menjadi perdebatan panas di DPRD, jelas Ini tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Maluku,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, sumber angka tersebut bahkan lebih tinggi dari semua usulan pembangunan jalan yang bakal diprioritaskan baik perbaikan maupun jalan baru yang notabene memberikan peringatan keras akan konsekuensi dari peminjaman itu sendiri.
“Kalau pemerintah tetap memaksakan pinjaman ini dengan konstruksi anggaran yang cacat seperti sekarang, itu sama saja menjerumuskan Maluku ke utang besar tanpa manfaat. Rakyat bukan lagi sekadar dirugikan—mereka sedang dikhianati,” tandasnya.
Ia juga menyerukan agar proses pengajuan pinjaman ini diawasi secara ketat.
“Masyarakat dan DPRD harus buka mata. Jangan biarkan proses ini berjalan diam-diam. Kalau pemerintah tidak bisa menjelaskan setiap rupiah dari pinjaman ini, maka pinjaman itu tidak pantas disetujui,” tutupnya.(DMC-01).
