DELIKMALUKU29NEWS.COM,AMBON,- Ketidakjelasan pembahasan hingga penetapan jumlah bonus bagi para pelatih berikut delapan atlet peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri II Jawa Tengah, 11-24 Oktober 2025 silam ikut “diamini” anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Welhelm Daniel Kurnala.
“(Kita di Komisi IV DPRD Provinsi Maluku) tidak pernah membahas bonus tersebut,” ungkap Kurnala ketika dikonfirmasi wartawan, via WhatsApp, Kamis (8/7/2026).
Apa yang diungkapkan politisi Partai Perindo Maluku itu semata-mata untuk menjawab wartawan seputar pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai anggota atau unsur pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku,”Apakah pernah digelar rapat komisi IV DPRD Provinsi Maluku terkait penetapan bonus bagi atlet dan pelatih yang berprestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri II di Kudus, Jawa Tengah pada pertengahan Oktober 2025 silam? Jika pernah dilaksanakan, “Kapan rapat itu dilaksanakan?”. “Apakah pimpinan KONI Maluku juga diundang untuk pembahasan dan penetapan jumlah bonus PON Bela Diri II Jawa Tengah tersebut?”
Sebelumnya Ketua Umum KONI Provinsi Maluku Muhammad Armayn Syarif Latuconsina menampik pemberitaan media yang merilis informasi bahwa bonus bagi delapan atlet Maluku termasuk pelatih mereka yang tampil gemilang di PON Bela Diri II Jawa Tengah pada akhir 2025 lalu masih “gelap” alias tidak jelas hingga saat ini.
“Soal informasi atau berita yang menyatakan bonus bagi delapan atlet Maluku yang meraih medali di PON Bela Diri gelap, tegas Sam, panggilan Muhamad Armayn Syarif Latuconsina, adalah tidak benar. “Bonus sudah kita anggarkan dan tentukan bagi atlet dan pelatih yang berprestasi di PON Bela Diri II Jawa Tengah. Jumlahnya Rp 200 Juta lebih,” tampik Sam dalam keterangan persnya, pekan ini di Ambon.
Pengamat olahraga Maluku Rony Samloy menyatakan bonus merupakan keniscayaan yang tak dapat ditunda-tunda karena menjadi pelecut semangat tempur bagi atlet di setiap multievent olahraga yang bakal diikuti.
“Kalau jadwal pelaksanaan PON Bela Diri III sudah semakin dekat yakni pada akhir tahun ini di Sulawesi Utara dan bonus PON Bela Diri II pada akhir tahun lalu belum juga diberikan berarti konsep berpikir KONI Provinsi Maluku saat ini adalah “tiba masa tiba akal” dan kemungkinan juga “tiba masa kehilangan akal” atau “tiba masa lalu cari akal”. Kalau bonus belum diberikan hingga dilaksanakannya event yang sama di tahun yang baru, maksudnya PON Bela Diri III di Menado, logika hukumnya bonusnya masih kabur atau gelap,” sebutnya di Ambon, Jumat (9/7/2026).
Samloy menyebutkan pembahasan soal jumlah bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi di setiap multievent nasional sudah harus dilakukan dan disepakati bersama antara KONI Provinsi Maluku dengan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku jauh sebelum event akbar nasional dilakukan.
“Terkait dengan jawaban anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Pak Welhelm Kurnala bahwa pihaknya tidak pernah membahas bonus bagi atlet dan pelatih PON Bela Diri II menunjukan manajemen KONI Maluku saat ini ibarat “tiba masa kehilangan akal”. Manajemen olahraga yang buruk seperti ini yang menyebabkan banyak atlet dan pelatih potensial Maluku akhirnya memilih hengkang keluar Maluku karena tidak ada jaminan masa depan di rumah mereka sendiri dan pemerintah daerah maupun KONI Maluku kurang menghargai jerih payah dan pengorbanan atlet dan pelatih yang telah mengorbankan segalanya bagi Maluku,” tutup Samloy.(DMC-TIM).
