DELIKMALUKU29NEWS.COM,AMBON,–Persoalan dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di Maluku memunculkan desakan agar DPP Partai Golkar segera turun tangan.
Sejumlah kader dan tokoh senior yang meminta namanya tidak dipublikasikan menilai konflik yang terjadi membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap proses Musda dan kepemimpinan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku.
Sorotan diarahkan kepada Umar Lessy, Anos Yermias, dan Richard Rahakbauw.
Mereka dinilai belum mampu mengelola perbedaan secara baik dan menjaga kepercayaan kader dalam proses konsolidasi.
PERSOALAN MUSDA MBD HARUS DIEVALUASI
Musda Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi salah satu persoalan yang diminta mendapat perhatian khusus DPP.
Kader yang menyampaikan keberatan mempersoalkan proses persidangan, keabsahan dukungan pemilik suara, serta pemenuhan persyaratan calon yang didukung pengurus provinsi, Desianus Orno.
Menurut pihak yang berkeberatan, persoalan tersebut menyangkut legitimasi hasil Musda dan kepercayaan terhadap mekanisme organisasi.
Mereka meminta DPP memeriksa dokumen persidangan, daftar peserta dan pemilik suara, dasar penetapan calon, serta laporan keberatan yang telah disampaikan.
Diskresi DPP juga dikritik karena dinilai dijadikan “momok dan sandaran” untuk menekan perbedaan sikap kader.
Mereka meminta ruang lingkup diskresi dijelaskan secara terbuka agar tidak ditafsirkan sebagai kewajiban seluruh pemilik suara untuk mendukung calon tertentu.
Pemberian diskresi dan proses pemilihan perlu diperiksa sesuai ketentuan organisasi, termasuk apakah pelaksanaan Musda telah menghormati hak peserta serta memenuhi persyaratan persidangan.
STATUS KEPARTAIAN DAN REKAM JEJAK CALON DIPERSOALKAN
Dalam keberatan yang disampaikan, kader turut mempersoalkan dugaan ketercatatan Desianus Orno sebagai pengurus PKN serta riwayat perkara korupsi yang disebut pernah dijalaninya.
Mereka meminta DPP memeriksa dokumen kepengurusan partai, status keanggotaan terbaru, dan putusan pengadilan yang relevan sebelum menilai implikasinya terhadap persyaratan calon.
Jabatan Desianus Orno di PKN harus dipastikan berdasarkan dokumen resmi, termasuk apakah tercatat sebagai Ketua Dewan Penasihat atau jabatan lainnya.
Pemeriksaan diperlukan agar keputusan organisasi bertumpu pada data yang tepat.
Para pengkritik juga menyinggung hubungan keluarga Desianus Orno dengan tokoh Hanura dan PDIP di Maluku.
Namun, afiliasi politik saudara kandung tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran oleh calon.
Penilaian kelayakan harus berpusat pada status, tindakan, dan pemenuhan persyaratan Desianus Orno sendiri.
Atas dasar keberatan tersebut, mereka menganggap pencalonannya bermasalah dan mendesak DPP melakukan pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar menjadikan diskresi sebagai jawaban atas seluruh kritik.
AMBON DAN ARU DIKHAWATIRKAN MENGULANG KONFLIK
Menjelang Musda Kota Ambon, pemberhentian pimpinan kecamatan menambah keresahan kader.
Mereka meminta dasar keputusan diperjelas dan pihak yang terdampak diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan.
Kekhawatiran berlanjut pada persiapan Musda Kabupaten Kepulauan Aru.
Menurut keterangan pihak yang mengkritik, pemberhentian Ketua DPD Golkar Aru dan penunjukan pelaksana tugas dipersoalkan karena disebut bertumpu pada telaah Tim Kepartaian.
Mereka memperkirakan Musda Aru berpotensi mengalami kebuntuan apabila keberatan tersebut tidak diselesaikan sebelum persidangan.
Kekhawatiran ini menjadi alasan untuk melakukan pembenahan sejak awal, sebelum perselisihan berkembang lebih jauh.
DPP DIMINTA MENINDAKLANJUTI SELURUH LAPORAN KADER
Sejumlah kader dan tokoh senior mendesak DPP Partai Golkar mengambil langkah konkret:
1. Mengevaluasi Musda yang telah menimbulkan perselisihan, termasuk Musda Maluku Barat Daya.
2. Memeriksa kesiapan Musda Kota Ambon dan Kepulauan Aru yang dinilai berpotensi menghadapi konflik.
3. Menelaah dasar pemberhentian pengurus dan penunjukan pelaksana tugas.
4. Memeriksa persyaratan calon, status kepartaian, serta dokumen yang menjadi dasar keberatan.
5. Menjelaskan ruang lingkup diskresi DPP dan penggunaannya dalam proses Musda.
6. Menindaklanjuti seluruh laporan kader melalui pemeriksaan yang adil, terdokumentasi, dan memberikan jawaban yang jelas.
Menurut mereka, laporan kader tidak boleh berhenti sebagai berkas tanpa penyelesaian.
Setiap laporan perlu diperiksa berdasarkan bukti, dengan kesempatan bagi seluruh pihak untuk memberikan penjelasan.
KEUTUHAN PARTAI DAN TARGET ELEKTORAL DIPERTARUHKAN
Perselisihan yang berulang dikhawatirkan memperlemah kerja organisasi dan menjauhkan harapan penambahan kursi DPR RI dari Dapil Maluku.
Energi kader yang seharusnya digunakan untuk memperluas dukungan masyarakat justru tersita oleh konflik internal.
Sejumlah tokoh senior bahkan menilai Golkar Maluku berada “di ambang kehancuran”, sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kepengurusan yang dianggap tidak solid dan dugaan pengaruh kepentingan pribadi dalam keputusan organisasi.
DPP Partai Golkar diminta segera turun tangan, mengevaluasi Musda yang bermasalah, mencegah konflik pada Musda berikutnya, dan memastikan seluruh laporan kader memperoleh tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.(DMC-TIM).
