Delikmaluku29news.com, Ambon – Dugaan penyelewengan Anggaran Batuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNas) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Pertiwi di Jalan Mr. J. Latuharhary, Urimessing, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang dikelola Yayasan Christian Martha Tiahahu perlahan-lahan mulai terbongkar.
Ditengarai lebih kurang lima tahun SMA Pertiwi Ambon dijadikan ’’lahan pancuri’’ oleh ’’Rezim Tou’’ yang sengaja menjadikan ratusan miliar rupiah anggaran-anggaran pendidikan Maluku untuk memperkaya diri dan menduduki kekuasaan. Untung saja, Nurani rakyat Maluku masih terjaga baik, sehingga pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Maluku 2024 silam ’’sang penguasa arogan dan ’’mulut kotor’’ Maluku itu tumbang.
Pasalnya, Yayasan Christian Martha Tiahahu (CMT) yang sudah berdiri sejak 1983 ini, menggunakan anggaran jasa Pemerintah Provinsi Maluku 2024 untuk membayar gaji guru swasta terhitung Oktober hingga Desember 2024. Pahadal Yayasan CMT mendapat kucuran anggaran BOSNas 2024 yang semestinya diperuntukan untuk membayar gaji guru swasta di sekolah tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Provinsi Maluku, Drs. Elvis Kolesly, M.Si, kepada pers sebagaimana dikutip Delikmaluku29news.com dari Tifamaluku.com, Kamis (4/9/2025).
“Yang menjadi pertanyaan, anggaran BOSNas 2024 yang mestinya digunakan untuk membayar gaji guru swasta di SMAS Pertiwi dikemanakan? Saya menduga ada mark-up atau pat-gulipat dalam pengelolaan dana BOSNas di SMA Pertiwi Ambon,” tuding Kolesly.
Kolelsy bahkan menuding ada akal bulus manajemen sekola dan pihak Yayasan CMT untuk meraup untung besar dari pengelolaan atau pemanfaatan anggaran BOSNas 2024.
Salah satu skenario ’’pancuri kepeng negara’’ itu adalah dengan membayarkan gaji Guru SMA Pertiwi tahun 2025, dengan mengalihkan lantas menggunakan Dana Hibah Pemprov Maluku di perubahan anggaran sebesar Rp 2 miliar. Padahal, sampai mei 2025 gaji guru-guru belum juga dibayarkan.
“Januari sampai saat ini belum dibayar, sehingga mereka ada sementara buat pendekatan untuk hal ini,” beber Kolelsy.
Kebijakan ini, menurut Kolesly diduga bagian dari upaya Kepala Sekolah SMA Pertiwi Julianus Johanis Kelabora, yang juga menjabat Bendahara Yayasan.
“Yang paling parah tiba-tiba saya mendengar bahwa Kepala Sekolah sudah merangkap menjadi Bandahara Yayasan CMT. Sesuai hasil rancang kepsek dan diajukan ke ketua yayasan untuk ditandatangani,”ucapnya.
Kolelsy juga merasa prihatin lantaran kepengurusan dalam yayasan CMT juga amburadul lantaran menempatkan Kepala Sekolah dan guru-guru honor ditempatkan di setiap seksi. Padahal, menurut dia, Yayasan CMT yang sejauh ini di bawah naungan Dharma Wanita, seharusnya diisi oleh istri dari para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Maluku.
Begitu juga dalam penempatan pembina, yang sebelumnya harus diisi oleh Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, ternyata hanya ada Gubernur Maluku, sedangkan Wakil Gubernur Maluku dan Sekda Maluku tidak ada. Begitu juga penasihat yayasan hanya diisi istri Gubernur Maluku, padahal seharusnya juga tertera istri Wakil Gubernur Maluku.
“Setahu saya yang menduduki struktur adalah ibu-ibu Dharma Wanita, yang mau tandatangan di bawah itu adalah Isteri sekda, dan Gubernur Maluku selaku pembina. Saya melihat sangat bertolak belakang, sarat konspirasi perpecahan dan monopoli. Padahal, sesuai aturan seharusnya Gubernur Maluku, Wagub Maluku, sekda Maluku adalah pembina, penasihat itu istri gubernur dan isteri wagub, ketua yayasan dipegang istri Sekda sesuai keputusan Gubernur Maluku. Tetapi nyatanya dalam rancangan kepengurusan yang baru hanya nama Gubernur Maluku sebagai pembina, penasihat Istri Gubernur, Wakil Gubernur dan istri Wagub tidak ada. Bahkan yang menduduki semua struktur jabatan kepala sekolah SMA, SMP, dan guru honor menduduki seksi di yayasan. Apakah Gubernur Maluku tahu atau tidak,” ujar Kolesly mempertanyakan.
Ia berharap hal ini dapat menjadi perhatian serius dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, apalagi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Pertiwi. Kalau tidak direspons, maka dikhawatirkan akan sangat membahayakan dunia pendidikan Maluku, dan menjadi ladang untuk memperkaya diri oknum-oknum tertentu.
“Saya pikir manajemen yang salah urus. Kalau pengelolaan yayasan seperti ini apa yang bisa diharapkan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Maluku. Saya khawatir kondisi ini akan sangat fatal jika tak disikapi serius Gubernur Maluku,’’ tutup Kolelsy. (DMC-02).
