DELIKMALUKU29NEWS.COM,NAMLEA,– Selain OKP Cipayung mendukung kepemimpinan Fandi Ashari Wael, raja petuanan negeri Kaiely (mtawa jou kaiely fehut), yang diketahui mempunyai sejarah adat yang perlu dihormati di Kabupaten Buru. Ada juga dukungan dari HMI MPO Cabang Pulau Buru (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi) Cabang Pulau Buru.
“Bagi kami, persoalan Raja bukan semata-mata persoalan administratif pemerintahan, melainkan berkaitan dengan sejarah, garis keturunan, pranata adat, dan pengakuan masyarakat adat yang harus ditempatkan secara bermartabat,” ungkap Jhino Lolilatu, dalam rilisnya yang diterima media ini, Kamis (24/9/2026).
HMI MPO Cabang Pulau Buru (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi) Cabang Buru, lanjut Lolilatu, terus mendorong agar setiap proses pengakuan dan penyelesaian persoalan Raja di Kabupaten Buru dilakukan secara terbuka, objektif, berdasarkan sejarah dan hukum adat, serta sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Dukungan HMI Cabang Buru untuk Raja Fandi Ashari Wael bukan dimaksudkan untuk mengabaikan pihak lain, tetapi merupakan sikap HMI untuk menghormati garis keturunan dan sejarah adat yang perlu diuji, diverifikasi, dan dibuktikan secara terbuka dihadapan masyarakat adat.
Kata dia, HMI meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru agar mengambil posisi yang adil dan tidak sepihak, membuka ruang dialog antar-pihak, serta mendorong mekanisme penyelesaian yang dapat diterima masyarakat adat. Adat jangan dipolitisasi.Sejarah jangan dihapus. Garis keturunan harus dihormati.Kebenaran adat harus dibuktikan secara terbuka.
“HMI MPO buru berdiri untuk menjaga marwah adat Buru, bukan untuk mempertajam konflik. Kami juga meminta kepada pemerintah daerah agar bersikap adil dan tidak sepihak. Membuka ruang dialog antar pihak serta mendorong mekanisme penyelesaian yang dapat diterima masyarakat adat,” pungkas Lolilatu. (DMC-TIM).
