DELIKMALUKU29NEWS.COM,MBD,–Menjelang perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV DPD II Partai Golkar Maluku Barat Daya,yang rencananya terlaksana pada 17 Semptember 2026, ada nama Desianus Orno, dikabarkan mendapat amanah untuk menjadi ketua DPD Partai Golkar MBD, namun hal itu dibantah keras oleh kalangan pengurus di tingkat Kecamatan.
Menurut Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Babar Barat, Elon Miru, diskresi yang diberikan DPP Partai Golkar kepada Saudara Desianus Orno tidak boleh dimaknai sebagai penetapan atau jaminan untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya.
Menurut Elon Miru, diskresi DPP Partai Golkar hanya diberikan untuk memenuhi persyaratan pencalonan tertentu.
Diskresi tersebut bukan rekomendasi mutlak, bukan perintah untuk memenangkan yang bersangkutan, dan bukan pula keputusan yang mengikat para pemilik hak suara dalam Musyawarah Daerah.
“Tidak ada karpet kuning bagi Saudara Desianus Orno. Diskresi DPP Partai Golkar hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan tertentu, bukan penetapan sebagai calon, apalagi penetapan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya,” tegas Elon Miru, kepada Delikmaluku29news.com.
Ia menjelaskan bahwa Desianus Orno tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan lainnya serta mengikuti tahapan pendaftaran, klarifikasi, verifikasi, dan penetapan calon sesuai dengan aturan organisasi Partai Golkar.
Seluruh persoalan yang berkaitan dengan status keanggotaan, loyalitas, integritas, rekam jejak, serta kelayakan organisasi juga tetap harus diperiksa secara objektif.
Pemberian diskresi tidak dapat digunakan untuk menghapus atau mengabaikan kewajiban verifikasi tersebut.
“Jangan membangun opini seolah-olah diskresi adalah rekomendasi untuk menjadi ketua.
Diskresi hanya memberikan ruang untuk memenuhi persyaratan.
Setelah itu, yang bersangkutan tetap harus tunduk pada seluruh ketentuan dan mekanisme organisasi,” ujarnya.
Elon Miru juga mengingatkan bahwa Musyawarah Daerah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Partai Golkar pada tingkat kabupaten.
Karena itu, kewenangan untuk memilih Ketua DPD tetap berada di tangan para peserta Musda yang mempunyai hak suara.
“DPP Partai Golkar harus dihormati, diskresi harus dilaksanakan sesuai maksudnya, dan hak para pemilik suara dalam Musda juga wajib dihormati.
Tidak boleh ada pihak yang menggunakan diskresi untuk menekan, menggiring, atau membatasi kebebasan para pemilik hak suara,” katanya.
Ia berharap seluruh tahapan Musda Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya berlangsung secara demokratis, tertib, transparan, dan berpedoman pada aturan organisasi.
“Semua bakal calon memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan. Tidak ada karpet kuning bagi siapa pun. Diskresi adalah ruang untuk memenuhi persyaratan, bukan jalan pintas menuju kursi Ketua DPD,” tutup Elon Miru (DMC-DS).
