DELIKMALUKU29NEWS.COM,AMBON,–Polemik soal harta kekayaan Gubernur Maluku memasuki babak baru, Aktivis Pemuda Timur Seram Raya, Muhamad Gurium, menepis anggapan bahwa sorotan terhadap kekayaan kepala daerah merupakan bentuk fitnah, Ia justru meminta seluruh pihak membuka ruang verifikasi agar polemik tidak berkembang menjadi perang opini tanpa ujung.
Gurium menilai, pertanyaan mengenai kekayaan pejabat publik merupakan konsekuensi dari jabatan yang melekat pada mandat masyarakat, Karena itu, kritik terhadap transparansi harta kekayaan kepala daerah, menurut dia, tidak semestinya langsung diposisikan sebagai serangan personal.
“Tidak ada unsur fitnah, kami dorong agar KPK membuka LHKPN Gubernur Maluku, yang kami persoalkan adalah transparansi dan verifikasi, Kalau semuanya jelas dan sesuai aturan, buka datanya dan biarkan publik menilai, bila hasil tidak ada masalah maka polimik terhadap harta kekayaan gubernur Maluku harus berhenti. Jadi kalau ada yang bilang ini adalah fitnah, itu keliru mereka harus banyak belajar lagi soal Hukum,” ujar Gurium.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak perlu diselesaikan melalui saling tuding, ada Institusi yang memiliki kewenangan dalam hal ini KPK yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang berkembang.
Gurium mengatakan, mereka tidak sedang menjatuhkan vonis terhadap Gubernur Maluku, yang mereka menekankan bahwa setiap dugaan tetap harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
“Kami tidak menghakimi siapa pun termasuk Gubernur Maluku, Kami hanya meminta kepada KPK untuk memeriksa kembali LHKPN Gubernur, agar dugaan atau informasi yang berkembang dapat diuji kebenarannya, jelaskan berdasarkan data. Kalau tidak benar maka polimik ini tidak boleh berjanjut,” katanya.
Ia menilai keterbukaan justru dapat menjadi jalan keluar dari polemik, semakin cepat informasi yang menjadi perhatian publik diverifikasi, semakin kecil ruang bagi spekulasi dan informasi yang tidak teruji.
Bagi Gurium, KPK memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih besar untuk memberikan penjelasan ketika muncul pertanyaan serius dari masyarakat. Transparansi, kata dia, bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan instrumen untuk menjaga kepercayaan publik.
“Keterbukaan bukan bentuk tekanan, Justru transparansi dapat menjadi cara paling efektif untuk menghentikan polemik,” ujar Gurium.
Ia pun meminta masyarakat tetap kritis, tetapi tidak mengabaikan prinsip praduga tak bersalah. Menurutnya, kritik publik harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak siapapun agar anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan publik tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gurium berharap polemik harta kekayaan Gubernur Maluku tidak berubah menjadi pertarungan politik ataupun adu narasi di ruang publik, Menurut dia, data harus ditempatkan di atas opini untuk mengakhiri polimik.
“Publik tidak membutuhkan perang kata-kata, Publik membutuhkan kepastian berdasarkan data,” tutup Gurium.(DMC-DS).
