DELIKMALUKU29NEWS.COM,AMBON,-Insiden antara Walpri Gubernur Maluku dan salah satu Mahasiswa di depan Tribun Lapangan Merdeka saat momen HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, perlu disikapi dengan kepala dingin, tanpa memperkuruh suasana apalagi masyarakat saat ini masih dalam suasana HUT RI ke-81.
Salah Satu Pemuda di Provinsi Maluku Stinlo J Sarimolle, S.Sos, mengatakan, kejadian antara kedua belah pihak tersebut tentunya ada hanyak hal yang perlu dipetik.
Meski demikian, jika ditelisik lebih jauh, masing–masing punya sikap dan tindakan yang kurang berkenan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sebagai anak muda Maluku yang juga seorang aktivis saya tidak berada pada posisi untuk membela siapapun, baik Walpri maupun mahasiswa. Bagi saya, dua-duanya perlu dievaluasi dan sama-sama harus belajar dari kejadian ini.Pertama, terkait adik-adik mahasiswa, menyampaikan aspirasi adalah itu adalah hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Namun, menurut saya, momentum dan tempat juga harus diperhatikan. Perayaan sakral 17 Agustus bukanlah waktu yang tepat untuk menyampaikan keinginan atau menyerahkan surat secara langsung kepada Gubernur. Jika ingin menyampaikan aspirasi atau menyerahkan surat, tentu dapat dilakukan melalui audiensi resmi dengan Gubernur di kantor atau melalui mekanisme lain sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Sarimolle, kepada Delikmaluku29news.com, di Ambon, Selasa (18/8/2026).
Selanjutnya, poin kedua, lanjut Sarimole, sikap dan tindakan Walpri Gubernur Maluku dalam konteks ini juga keliru dalam menghadapi keinginan mahasiswa saat itu.
“Saya memahami bahwa sebagai Walpri, beliau memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mendampingi pimpinan. Dalam konteks menjalankan tugas tersebut, saya bisa memahami jika ada tindakan untuk mengatur situasi.
Namun, yang sangat disayangkan adalah keluarnya kata-kata seperti “Monyet” dan “Bodok” kepada mahasiswa. Kalimat seperti itu tidak pantas keluar dari seorang pejabat/pendamping pimpinan, terlebih dalam situasi yang sedang menjadi perhatian publik,” tegasnya.
Alumni Fisip Unpatti itu mengaku, bagaimanapun kondisi dan emosinya, seorang pengawal pejabat harus mampu mengendalikan diri.
“Kita harus bisa mengontrol emosi, mengontrol setiap kalimat, dan menjaga lisan. Karena satu kalimat yang keluar bisa menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar,” imbau dia.
Pada prinsipnya, lanjut Sarimolle, Gubernur Maluku tidak mungkin mengajarkan Walprinya bersikap yang diduga mengandung makna rasis kepada masyarakat atau mahasiswa.
“Akan tetapi bagi saya asensi dari insiden ini, adalah mengajarkan kita untuk tetap hidup lain sayang lain, potong di kuku rasa di daging. Mari sama-sama kita belajar dari kejadian ini. Mahasiswa harus tetap menyampaikan aspirasi dengan cara dan momentum yang tepat.
Walpri harus tetap menjalankan tugas dengan tegas, tetapi mampu menjaga tutur kata dan mengendalikan emosi. Sebagai anak muda Maluku, mari kita jaga persaudaraan, marwah daerah, dan budaya pela-gandong. Jangan karena satu persoalan, kita semua terpecah,” pungkas Sarimolle, yang juga adalah pengurus KONI Maluku itu.(DMC-DS).
