DELIKMALUKI29NEWS.COM,AMBON,-Isu berkembang di ruang publik kalau PT Pelayaran Darma Indah memonopoli transportasi Laut Reguler di Provinsi Maluku kini ditanggapi secara dingin oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias.
Menurut Yeremias, informasi yang beredar itu sah-sah saja sebagai bagian dari dinamika publik, namun tentunya informasi harus dikonsumsi secara utuh agar bisa diketahui benar atau tidak yang terjadi di lapangan.
“Jadi belakangan ini muncul anggapan dari sebagian masyarakat bahwa PT Pelayaran Darma Indah seolah-olah memonopoli angkutan laut reguler di Maluku. Pandangan tersebut tentu sah-sah saja untuk disampaikan sebagai bagian dari dinamika publik. Namun menurut saya , persoalan ini perlu dilihat secara lebih utuh dan proporsional,”ujar Yeremias, melalui rilisnya, Kamis, (6/08/2026).
Menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku itu, saat ini kapal-kapal milik PT Pelayaran Darma Indah melayani beberapa trayek penting, antara lain:
1. Tulehu – Masohi
2. Tulehu – Amahai
3. Tulehu – Haria (Saparua)
4. Tulehu – Banda
5. Ambon – Namlea
6. Ambon – Namrole
7. Ambon – Maluku Barat Daya (MBD)
Dan jadi pertanyaan, lanjut dia, bagaimana jika armada tersebut tidak beroperasi?.
“Kemungkinan besar masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh transportasi laut yang terjadwal. Untuk menuju Banda, misalnya, masyarakat harus menunggu kapal perintis yang memiliki lintasan panjang antarpulau atau menunggu kapal PT PELNI yang jadwal kedatangannya mengikuti pelayaran dari Surabaya maupun Jakarta,” jelasnya.
Demikian pula ke Saparua,lanjut Yeremias, dulu masyarakat harus menggunakan kapal laut lokal pada malam hari dan baru tiba di Haria pada pagi hari.
Ke Namlea, pilihan transportasi lebih banyak bergantung pada KMP milik ASDP atau penerbangan.
Untuk Namrole tersedia penerbangan, sedangkan ke Maluku Barat Daya masyarakat banyak bergantung pada kapal perintis dengan waktu pelayaran yang dapat mencapai lebih dari satu minggu.
“Karena itu, menurut saya, kehadiran PT Pelayaran Darma Indah telah menjadi salah satu solusi penting dalam memenuhi kebutuhan transportasi laut masyarakat Maluku, khususnya pada trayek-trayek reguler yang sangat dibutuhkan.Memang ada keluhan mengenai harga tiket yang dinilai mahal. Aspirasi tersebut tentu patut didengar. Namun kita juga perlu memahami struktur biaya operasional perusahaan pelayaran swasta,” terangnya.
“Sepengetahuan saya, salah satu komponen biaya terbesar adalah penggunaan BBM industri. Kapal-kapal penumpang swasta tidak memperoleh subsidi operasional sebagaimana kapal perintis atau kapal PT PELNI,” tambah Yeremias.
Anggota DPRD Maluku dapil MBD-KKT itu melanjutkan, sebagai gambaran, KM Sabuk Nusantara 87 dalam satu kali voyage menghabiskan sekitar 56 kiloliter BBM dengan biaya sekitar Rp381.816.000 untuk pelayaran sejauh kurang lebih 1.496 nautical mile (NM).
Namun karena kapal perintis memperoleh subsidi APBN, harga tiket kepada masyarakat dapat ditekan sehingga jauh lebih murah.Hal yang sama juga berlaku pada kapal PT PELNI.
Banyak masyarakat membandingkan harga tiket PT Pelayaran Darma Indah dengan PT PELNI, padahal keduanya memiliki skema pembiayaan yang berbeda.
Kapal PT PELNI memperoleh dukungan pemerintah melalui APBN sehingga tarifnya memang dapat lebih rendah.Sebaliknya, perusahaan pelayaran swasta harus menanggung sendiri berbagai biaya operasional, mulai dari BBM, gaji awak kapal, perawatan kapal, docking, suku cadang, asuransi, hingga biaya operasional lainnya. Semua komponen tersebut tentu memengaruhi besaran tarif yang dibayarkan penumpang.
Sebagai anggota DPRD, lanjut dia, tentu wajar apabila ada warga yang mempertanyakan tingginya harga tiket karena mereka menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
“Saya menghormati hal tersebut.
Namun menurut saya, pembahasannya juga harus mempertimbangkan fakta biaya operasional perusahaan pelayaran agar penilaian yang diberikan lebih berimbang. Saya menyampaikan pandangan ini bukan tanpa pengalaman. Saya pernah menangani pembahasan kebutuhan BBM bagi 21 kapal perintis di Maluku bersama BPH Migas. Dari pengalaman tersebut saya memahami bagaimana mekanisme penyediaan BBM bagi kapal perintis maupun perbedaan dengan kapal komersial,” jelasnya.
Kata Yeremias, Komisi II DPRD Provinsi Maluku kemarin melakukan perjalanan ke Pulau Seram menggunakan kapal milik PT Pelayaran Darma Indah. Saat itu ia sempat berdiskusi dengan sejumlah penumpang mengenai harga tiket ekonomi sebesar Rp148.000 per orang.
Menariknya, sebagian besar penumpang menyampaikan bahwa tarif tersebut masih dapat mereka jangkau karena pelayanan yang diberikan sangat membantu mobilitas mereka dari Tulehu ke Masohi maupun sebaliknya.
Baginya,lanjut Yeremias, jawaban tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata soal harga tiket, tetapi juga menyangkut ketersediaan, kepastian jadwal, kemudahan akses, dan kebutuhan nyata masyarakat akan transportasi laut yang andal.
Ke depan, yang perlu terus didorong adalah terciptanya iklim usaha yang sehat, hadirnya lebih banyak operator sehingga persaingan semakin baik, pelayanan semakin meningkat, dan masyarakat memperoleh pilihan transportasi yang lebih banyak.
Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu mencari formulasi kebijakan agar biaya operasional transportasi laut dapat ditekan tanpa mengorbankan keselamatan pelayaran maupun keberlanjutan usaha.
“Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan sekadar siapa yang mengoperasikan kapal, tetapi bagaimana masyarakat Maluku dapat menikmati layanan transportasi laut yang aman, terjangkau, tepat waktu, dan berkelanjutan,” tutup Yeremias.(DMC-DS).
