DELIKMALUKU29NEWS.COM,MBD,-Lima hari telah berlalu sejak tragedi kecelakaan laut yang menimpa warga Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya, Hingga saat ini, delapan warga masih belum ditemukan. Namun yang paling menyakitkan bagi keluarga korban dan masyarakat Pulau Dai bukan hanya ketidakpastian nasib orang-orang yang mereka cintai, melainkan minimnya perhatian dan respons dari Pemerintah Provinsi Maluku terhadap tragedi kemanusiaan ini.
Ketua Persekutuan Masyarakat Pulau Dai di Kota Ambon, Beltasar Unulula, S.H. mengaku kecewa terhadap peran pemerintah terkait, dalam melihat tragedi Laka Laut ini.
“Sebagai warga negara dan masyarakat Maluku, kami merasa kecewa. Dalam situasi duka yang begitu mendalam, Pemerintah Provinsi Maluku seharusnya tampil sebagai pemimpin, penggerak, sekaligus pengoordinasi seluruh sumber daya yang dimiliki negara untuk membantu proses pencarian dan penyelamatan. Akan tetapi, hingga hari kelima, kehadiran itu belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Kami ingin mengingatkan bahwa Pulau Dai bukan berada di luar wilayah Maluku. Pulau Dai adalah bagian dari Provinsi Maluku. Warga Pulau Dai adalah rakyat Maluku. Karena itu, tidak boleh ada kesan bahwa masyarakat yang berada di wilayah terluar harus menghadapi musibahnya sendiri tanpa perhatian yang memadai dari pemerintah daerah,” jelas Unulula, kepada Delikmaluki29news.com, Senin, (15/06/2026).
Kata dia, Tragedi ini bukan sekadar kecelakaan laut. Ini adalah ujian atas keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat kekuasaan. Ketika delapan warga masih hilang dan keluarga mereka hidup dalam kecemasan setiap hari, masyarakat berharap melihat langkah cepat, koordinasi yang kuat, dan kepemimpinan yang hadir. Namun yang terlihat justru sebaliknya: keheningan yang menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut perlakuan yang adil. Sebab setiap warga Maluku memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian dari pemerintahnya,” imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengambil langkah yang lebih konkret dan terukur, termasuk memastikan seluruh instansi terkait bekerja secara maksimal, memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, serta menunjukkan kepedulian yang nyata kepada keluarga korban yang hingga hari ini masih menunggu kepastian.
Sejarah akan mencatat bagaimana pemerintah hadir dalam setiap musibah yang menimpa rakyatnya. Dan pada saat ini, masyarakat Pulau Dai sedang menunggu bukti bahwa mereka tidak ditinggalkan oleh pemerintah yang seharusnya melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Maluku tanpa memandang jarak dan letak geografis.
“Bagi kami, yang dipertaruhkan bukan hanya pencarian delapan korban yang masih hilang, melainkan juga kepercayaan masyarakat bahwa negara dan pemerintah benar-benar hadir untuk semua,” pungkas Unulula.(DMC-DS).
