Delikmaluku29news.com,AMBON,- Rencana Gubernur Maluku untuk melalukan peminjaman ke PT SMI menujukan ketidakmampuannya untuk melobi anggaran dari Pusat untuk pembangunan di provinsi Maluku.
Menurut Ketua DPD GMNI Maluku Alberthus Y. R Pormes, pasca Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath dilantik pada tanggal 20 Oktober 2025, Gubernur Maluku sering melakukan Perjanan Dinas baik di Dalam Maupun ke Luar Negeri. Perjalanan tersebut dianggap sangat penting karena Maluku membutuhkan topangan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan Maluku.
“Ya pasca dilantik kan pak Gubernur selalu melakukan perjalan keluar daerah baik itu ke Jakarta dan juga ke beberapa Negara. Perjalanan itu penting untuk melobi anggaran dari pemerintah Pusat untuk bangun Maluku, padahal faktanya Maluku semakin kekurangan anggaran,” jelas Pormes.
Namun kenyataannya berbeda, harapan jika perjalanan Dinas Gubernur Maluku membuahkan hasil baik hanyalah sebuah khiasan belaka, dengan isu yang berkembang beberapa waktu belakangan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan Pinjaman Ke PT SMI untuk pembangunan provinsi Maluku, pertanyaan besarnya adalah dimana hasil dari perjalanan dinas selama ini.
“Kami kira pak Guburnur melakukan perjalanan Dinas Ke Jakarta untuk melobi anggaran bawa pulang ke Daerah tetapi hasilnya Nihil. Buktinya kalau pak Gubernur berhasil lobi anggaran Maka tidak perlu untuk melakukan Pinjaman lagi,” jelasnya.
Alumni Pasca Sarjana Universitas Pattimura itu juga meminta Gubernur Maluku untuk transparan kepada Masyarakat Maluku soal hasil dari perjalanan Dinas Ke Jakarta, Korea Selatan, dan Jepang.
“Kami minta Gubernur Maluku transparan soal hasil perjalanan ke Jakarta, Korea Selatan dan Jepang kepada masyarakat Maluku,” tegasnya.
“Kami tidak anti terhadap pinjaman tetapi Pemerintah Daerah Maluku juga harus menjelaskan secara komprehensif kepada masyarakat Maluku karena jangan sampai ada interpretasi lain soal banyaknya perjalanan Dinas Gubernur keluar Daerah ke Jakarta termasuk Internasional tetapi outputnya kepada masyarakat tidak ada. Ini namanya buang-buang uang Daerah ditengah efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah,” tutup Pormes.(DMC-Red).
